“Apa kabar partai politik hari ini ?”. Nampaknya kalimat itu pantas
untuk dilayangkan ke para partai hari ini. Ditengah munculnya partai baru di
Indonesia, serta masih eksisnya partai lama membuat tanda tanya besar di tengah
masyarakat Indonesia. Apa peran parpol untuk Indonesia ? Mengingat 69 tahun
sudah Indonesia merdeka, namun perubahan yang diinginkan pun tak kunjung
datang.
Menurut Budiarjo (2003), partai politik memiliki 4 fungsi atau
peran ditengah-tengah masyarakat. Apa saja itu ? Diantaranya ialah komunikasi
politik, sarana rekrutment politk, sarana pengatur konflik dan Sosialisasi
politik. Namun benarkah partai hari ini telah melaksanakan peranya ? Melihat
kondisi di negeri ini serta efek muncul parpol –parpol, nampaknya peran ini
belum dijalankan.
Partai politik yang kini nampak nyaris tak pernah terlihat melakukan
aktifitas tersebut. Sebagai contoh komunikasi politik, seharusnya partai mampu
menampung aspirasi rakyat kemudian disampaikan kepada pemerintah. Namun
nyatanya ? apakah benar peraturan yang telah disahkan merupakan benar-benar
hasil aspirasi rakyat ? nyatanya UU tersebut tidak berpihak pada rakyat. Tugas
yang lain seperti sosialisasi politik, pun absen dari partai politik hari ini.
kondisi ideal dimana partai politik menyebarkan visi dan misi partai serta
melakukan edukasi politik ditengah-tengah masyarakat pun absen dilakukan.
Begitu pun sarana pengelola konflik, tak pernah partai politik terlihat. Justru
lembaga-lembaga non politis lah yang hadir.
Satu-satunya yang terlihat dari kinerja partai politik hari ini hanyalah
rekruitment politik, dimana parpol mencari para kadernya untuk masuk dalam
arena pemerintahan. Itu pun proses rekruitmen terkadang tak berdasar pada
kesamaan ideologi dan kapabilitas. Calon anggota yang dinilai mampu mendulang
suara yang tinggi itulah yang dipilih.
Inilah realita yang dihadapi kita saat ini. Buruknya kinerja
partai politik saat ini tak lepas karena adanya kesalahan konsep akan
berpolitik. Konsep berpolitik yang hanya bermakna kekuasaan dan legislasi membuat partai hanya fokus pada bagaimana
mendulang suara sebanyak-banyaknya bukan pengurusan pada umat. Maka tak heran,
parpol saat ini hanya nampak pada saat pemilu saja. Selebihnya ? partai politik
bungkam.
Hal ini tentu berbeda dan tidak akan terjadi jika kultur pandangan
politik yang diciptakan semata-mata bahwa politik ialah mengurusi urusan umat. Dalam Islam, keberadaan partai politik justru
diwajibkan khususnya dalam daulah khilafah. Hal ini untuk memenuhi seruan Allah
dalam Surat Ali Imran ayat 104. Dimana peran dari kelompok tersebut ialah
menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oleh karena itu,
ideologi partai pun merupakan hal yang sangat penting.
Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah
dakwah, amar makruf dan nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks
sistem pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk
melakukan check and balance. Bisa juga disebut fungsi dan
peran muhasabah li al-hukkam (mengoreksi penguasa). Inilah fungsi
dan peranan yang dimainkan oleh partai politik Islam ini dalam negara khilafah.
Selain itu, Partai politik pun memimpin umat, dan
menjadi pengawas negara, karena partai ini juga bagian dari umat, atau
representasi dari umat itu sendiri. Partai ini memimpin umat untuk menjalankan
tugasnya, memprotes kebijakan negara, mengoreksi dan mengubahnya dengan lisan
dan tindakan. Dimana, kepemimpinan berfikir partai lah yang menjadi referensi
umat dalam memandang permasalahan. Serta
senantiasa melakukan aktifitas penyadaran dan dakwah ditengah –tengah umat. Dan
tentunya mengajukan solusi terbaik bagi permasalah umat. Bukan menyodorkan diri
sebagai pemecah masalah. Padahal sejatinya permasalahan negeri lebih dari
sekedar individu saja namun sampai taraf sistem.
Permasalahan muncul nya persepsi politik yang salah
ditengah-tengah masyarakat khususnya partai politik tak lepas dari sistem
demokrasi yang diterapkan dinegeri ini.
Sistem demokrasi yang ‘bolong’ dan cacat membuat 4 peran tersebut
hanyalah konsep belaka dan mustahil untuk diterapkan. Walhasil, yang
diperjuangkan pun hanyalah kepentingan partai bukan kepentingan rakyat. Oleh
karena itu, mengingat sistemlah yang menjadi akar masalah. Sudah saatnya
mengganti sistem demokrasi saat ini dengan sistem yang secara historis dan
empiris mampu menciptakan kultur politik yang sehat dan menyejahterakan umat.
Tiada lain ialah penerapan sistem islam secara sempurna dalam bingkai suatu
negara. Dengan begitu, kesejahteraan
umat yang diharapkan pun akan segera terwujud.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar