Koalisi, untuk partai atau negeri ?

Pemilu 9 april telah dilewati namun bukan berarti hawa pesta demokrasi selesai. Masih ada 3 bulan lagi menuju pemilu presiden. Dengan memegang hasil pemilu legislatif, partai politik pun kini merancang strategi untuk memperebutkan Istana. Setiap lembaga survei memang punya angka yang berbeda. Namun setidaknya semua memiliki nama yang sama tentang siapa pemenang pemilu kemarin, diantaranya ialah PDIP, partai Golkar dan partai Gerindra. 

Hasil pemilu legislatif kemarin bukanlah sekedar angka-angka belaka. Namun menjadi harga yang sangat mahal dan menjadi modal bagaimana parpol harus melangkah. Dalam sistem demokrasi seperti ini, khususnya siapa yang berkuasa dia yang menang. Tentu sangat sulit bagi parpol utnuk memperebutkan kursi di Istana seorang diri. Maka tak heran jika bulan-bulan terakhir ini muncul istilah Koalisi.

Dalam sistem demokrasi, koalisi merupakan hal yang biasa. Mengingat karena koalisi memang diperbolehkan dan suatu keniscayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koalisi adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen.   Pertanyaannya, lantas koalisi untuk kepentingan siapa ? rakyat kah atau hanya partai kah ?

Koalisi yang disebut-sebut sebagai drama politik, merupakan bukti dari cacatnya sistem politik di negeri ini. Mengapa demikian ? Adanya istilah koalisi , menunjukan bahwa ideologi serta visi misi untuk membangun partai bukanlah hal yang penting.  Lihat saja, partai yang sebelumnya merupakan oposisi, kini merapat bak kawan. Partai se-ideologi enggan berkawan dengan alasan kuota suara. Belum lagi partai dengan platform Islam, tak punya arah dalam menentukan kawan. Bahkan salah satu partai kini tengah konflik akibat ribut menentukan koalisinya. 

Sangat nampak, bahwa hal terpenting dalam sistem demokrasi hanyalah perolehan suara. Padahal disisi lain, banyak rakyat yang memilih bukan atas kesadaran politik melainkan hanya menggugurkan kewajiban. Tak sedikit pula yang memilih karena money politic. Walhasil, demokrasi tak bisa menjamin figur yang menjadi pemimpin kelak merupakan sosok terbaik.

Lantas apa yang bisa diharapkan dengan sistem politik seperti ini ? . Demokrasi sejatinya hanya berbicara penuh pada kekuasaaan. Kesejahteraan rakyat ? itu masalah nanti. Lihat saja , setiap pemilu tak ada perubahan yang terjadi. Hanya sekedar perubahan rezim atau personal saja. Cengkaraman asing ? kemiskinan ? masih terus berlanjut. 

Tentu saja, hal ini tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam tidak ada istilah koalisi, sebab komponen utama yang diperhatikan adalah kapabilitas serta seberapa kuat ideologi Islam menancap dalam figur tersebut. Selain itu, koalisi juga tidak mungkin terjadi sebab semua partai harus memiliki ideologi yang sama yaitu ideologi Islam. Tugas pun tentu berbeda, partai politik memiliki peran ditengah-tengah masyarakat untuk beramar ma’ruf nahi munkar. Hal ini didasari oleh salah satu firman Allah swt.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar  dan merekalah orang-orang yang beruntung “ (TQS Ali Imran : 104)

Maka wajar,jika dalam sistem pemerintahan Islam iklim pemerintahan yang diciptakan pun begitu sehat. Bagaimana tidak ?  proses pemilihan dipilih bukan dari kekuasaan melainkan kapabilitasm, serta setelah menjabat pun terdapat partai politik yang tidak haus akan kekuasaan melainkan berfungsi untuk mendukung pemerintahan dengan melakukan aktifitas amar-ma’ruf nahi munkar. 

Lantas melihat sehatnya serta kegemilangan Islam dalam menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat, apa lagi yang kita tunggu ? Telah nyata, perubahan yang ditawarkan demokrasi tak mampu menghantarkan negeri ini kearah yang lebih baik.  Saat nya untuk mengganti sistem demokrasi yang merusak dengan sistem Islam.  Hanya dengan Islamlah , Indonesia mampu menjadi negeri yang sejahtera dan mulia. Wallahu  ‘alam.